Penerapan B20 Dapat Menekan Defisit Perdagangan

Penerapan B20 Dapat Menekan Defisit Perdagangan

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pemberlakuan bahan bakar biodisel atau campuran minyak sawit pada BBM solar sebesar 20 persen (B20). Penerapan B20 diyakini dapat memberikan keuntungan negara terutaman menekan defisit neraca perdagangan akibat impor solar.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menyatakan, penggunaan minyak sawit dalam solar sebesar 20% atau B20 mulai berlaku 1 September seperti ditetapkan pemerintah. Hal ini akan berdampak pada menghematan devisa negara dalam impor solar. 

“Bagi pemerintah mendapatkan keuntungan besar, yakni menghemat devisa. Semula harus impor  solar tapi sekarang menggunakan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri,” jelasnya di Jakarta, Jumat (31/08/2018).

Menurutnya, pengurangan devisa dapat dihitung dengan harga biodisel sejak pemberlakukan B20 pada september sampai dengan akhir Desember 2018. Penyerapan biodisel dalam negeri pada periode itu diproyeksi bertambah sekitar 1 juta kiloliter.

Hal tersebut, dapat diartikan impor minyak yang memboroskan devisa dapat berkurang  1 juta kiloliter. “Jadi tinggal dikalikan saja harga biodisel per liternya,“ jelasnya.

Mukti menyampaikan, Gapki akan siap untuk memasok kelapa sawit sesuai kebutuhan penerapan pemerintah. Produksi minyak sawit pada tahun ini mencapai 4 juta ton lebih dan tidak mempengaruhi stok dengan  adanya penerapan B20.

“Sisi produksi tidak masalah, karena total produksi ada 4 juta lebih dan stok juga tidak ada masalah,” jelasnya.

Mukti menjelaskan, untuk ekspor minyak sawit tidak akan terpengaruh dengan penggunaan B20. Dilihat dari hitungan Gapki, Aprobi, GIMNI pada bulan Juli terdapat stok sekitar 4,9 juta ton CPO. Saat pemerintah menerapkan B20 maka penggunaan CPO akan meningkat dan stok yang ada akan terpakai sebagian. Untuk implementasi  B20, serapan yang dibutuhkan kurang lebih 1 juta ton CPO.

“Kalau terkait ekspor tidak akan terpengaruh yang paling berpengaruh adalah terhadap harga, dimana akan meningkat,” jelasnya.

Untuk diketahui, espor minyak sawit pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Ekspor minyak sawit pada tahun 2017 tercatat sebesar  32, 18 juta ton sementara pada tahun 2016 sebesar 25,11 juta ton. Sedangkan, pada tahun 2018 ekspor minyak sawit termaksud biodisel, CPO  dan oleochemical meningkat dari Juni 2,732 juta ton menjadi 3,219 juta pada bulan Juli.

Mukti mengungkapkan, harga CPO ditingkat Internasional yang harus diwaspadai  adalah cenderung menurunnya minyak nabati. Ini disebabkan beberapa hal, yaitu pengaruh pasok minyak nabati yang cukup tinggi dikarenakan adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).

Perang dagang tersebut menjadikan ekspor AS di luar China. Ini yang menyebabkan pasok minyak nabati menjadi over suplai danharga CPO pun ikut tertekan. Akibat penurunan harga dunia, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk menetapkan penggunaan B20.

“Gapki sangat mendukung karena ada dua keuntungan yakni, harga naik dan transaksi perdagangan pemerintah pun menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Mukti, dorongan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri perlu ditingkatkan pemerintah melalui perluasan pelaksanaan mandatori B20. Program tersebut perlu didorong dan didukung agar disisi lain penerapan B30 juga terlaksana.

Hal tersebut, sangat berpengaruh pada pengurangan belanja impor solar, sehingga neraca perdagangan sampai pada bulan Juli 2018 yang masih defisit dapat kembali meningkat. Selain itu mandatori B20 akan membantu menaikkan harga CPO karena pasokan ke pasar global yang berkurang da diharapkan dapat mendongkrak harga TBS.

“Penerapan B20 akan mampu meningkatkan defisit neraca perdagangan menjadi lebih sehat,” ungkapnya.

Sementara itu, hasil produksi CPO pada tahun 2017 sebesar 42,021 juta ton, sedangkan pada tahun 2018 per Juli 4,284 juta ton. Ini merupakan rekor tertinggi produksi CPO dan PKO sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan cuaca yang mendukung dan pengaruh El Nino yang dari dua tahun lalu sudah tidak ada. Lainnya, juga disebabkan karena meningkatnya luas tanaman dimana mendorong meningkatkan produksi TBS.

Sebagai perbandingan, stok CPO semester I-2017 sebanyak 3,747 juta ton sedangkan pada tahun 2018 per Juli 4,845 juta ton. Stok terakhir pada tahun 2017 sebesar 4,022 juta ton, sedangkan 2018 per Juli 4,901 juta ton.  Ekspor (CPO, Lauric Oil, Oleochemical dan Biodisel) pada tahun 2017 32,184 juta ton, sedangkan  tahun 2018 per Juli 3,219 juta ton.

Penggunaan B20 Diperluas

Pemerintah menerapkan program Biodisel 20% (B20) secara penuh. Hal tersebut, untuk menghemat devisa dan mengurangi impor solar. Perluasan penggunaan B20 pada aturan yang sekarang hanya berlaku pada kendaraan yang mendapatkan Public Service Obligation (PSO) seperti Kereta Api. Aturan tersebut akan diperluas ke non-PSO seperti pertambangan, industri PLN, Pesawat Tempur TNI, Kapal Laut dan kendaraan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodisel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyatakan, penyaluran B20 dari PSO ke non-PSO akan dilakukan tidak bisa ditolak, suka tidak suka harus diterapkan.

“Upaya untuk menggunakan B20 untuk non-PSO tidak ada urusan menolak, mau tidak mau harus dilaksanakan,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (30/08/2018).

Tumanggor menambahkan, selama ini truk sudah menggunakan biosolar dan tidak ada sama sekali keluhan yang diterima. Kalaupun ada yang mengeluh mereka melakukan kecurangan dengan mencampurkan air dengan biosolar atau biodisel.

“Semala ini truk sudah pakai biodisel, yang ada di SPBU itukan biosolar atau biodisel,” jelasnya.

Tumanggor menyatakan, dengan penggunaan B20 akan mengurangi polusi udara, dimana udara akan menjadi lebih bersih. Hal tersebut, akan menjadikan kesehatan masyarakat lebih baik.

“Ini harus digiatkan untuk kearah sana,” jelasnya.

Tumanggor menjelaskan, penerapan B20 pemerintah akan menunjuk badan usaha yang melakukan penyaluran solar untuk melakukan campuran minyak sawit. Jika ada yang tidak melaksanakan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp6.000 per liter. Ia mencontohkan, tambak PT Adaro menggunakan solar yang tidak dicampur dengan CPO maka akan dikenakan denda.

“Jadi tidak ada cerita ditemukan tangki yang tidak tercampur, harus tercampur dengan CPO,” ungkapnya.

Menurutnya, Penyalur dan penyedian biodisel non-PSO ada 11 Badan Usaha. Perusahaan tersebut merupakan yang melakukan impor solar selama ini dan dijual ke perusahaan tambak. Dengan adanya penggunaan B20 maka dilakukan perjanjian dengan penyediaan biodisel.

11 badan usaha yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu, PT pertamina (persero), PT AKR Corporindo, PT EXXonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

“Badan Usaha tersebut juga harus menggunakan B20, maka yang 11 ini diteken untuk menggunakan biodisel,” katanya.

Awal Penggunaan Biodisel

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyatakan, pemerintah menyadari pada tahun 2005 Indonesia Net Importer oil, sebelumnya Indonesia selalu mengalami surplus. Pemerintah mengetahui,  minyak tidak cukup dan pada tahun yang sama harga minyak melambung hingga US 140 dollar beer barrel.

Pemerintah mulai berpikir untuk mengadakan, mengupayakan adanya energi alternatif seperti biodisel, bioetanol  dan lainnya. Pemerintah mendorong swasta untuk melakukan investasi.

“Inilah mulainya upaya pemerintah dalam produksi biodisel dan etanol,” jelasnya.

Paulus menambahkan, produksi bioetanol mulai menurun pada tahun 2009, sedangkan biodisel berjalan dan mulai mengalami masalah pada tahun 2012 dikarenakan terjadi defisit. Hal tersebut, dikarenakan pemerintah menginginkan untuk menghemat dana dan akhirnya program biodisel terganggu dana subsidi dicabut oleh pemerintah.

Untuk diketahui, pemerintah bersama perusahaan swasta dan pemilik kebun sawit berupaya untuk dapat membantu pendapatan petani dimana saat itu mengalami penurunan. Hal tersebut, dikarenakan harga biodisel sangat rendah. Program biodisel tidak jalan hingga berdampak pada penundaan pengurangan emisi dan lainnya.

“Pemerintah bersama perusahaan swasta membutuhkan pengumpulan dana dan terbentuklah BPDP dibawah Kementerian Keuangan. Dana tersebut mendukung biodisel, efeknya biodisel memakai minyak sawit berjalan lagi, harga sawit juga naik dan pendapatan petani juga ikut naik dua kali lipat,” katanya.

Menurutnya, penggunaan B20 atau campuran biodisel 20% sudah berjalan 2,5 tahun. Hingga saat ini tidak menemukan masalah secara teknis dalam penggunaan biosolar pada kendaraan. Program biodisel hanya berjalan di PSO atau solar subsidi.

Untuk diketahui, selama ini program biodisel non-PSO memang tidak mudah untuk mencapai pada industri dikarenakan yaitu pertama, tidak semua badan usaha dipegang pertamina, tetapi sebagai importir swasta. Kedua, masih adanya penolakan dari pengguna B20. Ketiga, harga.

“Pemerintah sudah memikirkan jauh dari sebelumnya agar ini berjalan. Dilihat dari tahun ini dimana Indonesia mengalami defisit perdagangan US 8 Dollar, jika non-PSO dapat berjalan ini akan menolong cukup jauh. Dapat membantu subsidi pemerintah kurang lebih 30-40%,” ungkapnya. 

Harapan Apindo dalam hal ini, dapat membatu, menyokong, mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi difisit. Jika tidak didukung nilai dollar akan terus meningkat. Ini merupakan upaya bersama baik dari pertamina, BPTP, Aprobi, dan lainnya.

“Harapan aprindo, dukungan untuk bisa memberikan pengertian kepada rakyat,  ini bukan kepentingan kita tapi bangsa. Usaha pemerintah ini sangat serius untuk B20,” jelasnya. Sabrina

Cetak : 28 agustus18

Editor : Sugioyo